Sulitnya DPR Untuk Menghapus Hukuman Mati

Sulitnya DPR Untuk Menghapus Hukuman Mati – Orang politik PDI Perjuangan Charles Honoris memandang sukar meniadakan hukuman mati dalam skema perundang-undangan. Diluar itu, DPR pula belum satu nada buat meniadakan hukuman mati. Ini tampak dari perumusan RUU KUHP dimana kasus hukuman mati masih tetap ada.

” Sedikit anggota DPR terbuka menampik pemakaian hukuman mati di Indonesia, ” tukasnya dalam diskusi Amnesti Internasional Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4) .

Charles malahan memandang, kunci khusus penghilangan hukuman mati berada di tangan pemerintah. Mesti ada kehendak politik atau political will dari Presiden.

Waktu ini, Indonesia tengah moratorium eksekusi hukuman mati. Namun, vonis hukuman mati masih tetap berjalan. Menurut dia, pemerintah yang perlu menggerakkan buat ambil sikap moratorium terbuka pada hukuman mati serta menggerakkan terdapatnya pergantian kebijakan.

” Saya menyuport kalaupun Jokowi dipilih , menjadi partai partisan, saya junjung Jokowi buat moratorium terbuka, ” kata anggota DPR komisi I itu.

Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memiliki pendapat sama juga dengan Charles. Sukar untuk DPR merubah undang-undangan sebab banyak anggota yang sepakat. Ia sendiri memiliki pendapat yang memiliki masalah yaitu skema peradilan. Apa skema bisa memutuskan seobjektif mungkin.

” Apa kita sudahlah cukup sangat percaya skema peradilan di Indonesia. Kalau hakim dapat membuat ketentuan seobjektif mungkin, ” tukasnya.

Amnesti Internasional Indonesia memandang Dewan Perwakilan Rakyat mesti membahas ketetapan perundang-undangan yang mengendalikan intimidasi hukuman mati. Hal demikian mengacu data mereka tingkat aplikasi hukuman mati menyusut 2/3 dari beberapa negara di dunia. Amnesti memandang Indonesia mesti juga menjelaskan sikap tegas menampik hukuman mati.