Home / Kriminal / Pungli Ramai Pelabuhan Laut Labuan Bajo

Pungli Ramai Pelabuhan Laut Labuan Bajo

Pungli Ramai Pelabuhan Laut Labuan Bajo – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Jebarus menekan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT biar selekasnya turun tangan utk menyelidiki perbuatan pungutan liar (pungli) pada kapal pesiar yg ramai di pelabuhan laut Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Menurut Bonjer, sapaan akrab Boni, persoalan dokter Pina Yanti Pakpahan yg membongkar praktek pungli di Kantor Kesehatan Pelabuhan area kerja Labuan Bajo, jadi kotak pandora utk membongkar carut-marut di pelabuhan itu sebagai destinasi wisata.

“Saya minta dengan hormat pada Kapolda NTT ambillah langkah progresif pada persoalan ini. Ada dua hal terpenting yg butuh jadi perhatian oleh Kapolda yakni kiraan ancaman yg dihadapi dokter Pina yg mau membongkar praktek pungli dan kiraan praktek pungli yg akut dan mungkin systemik di Pelabuhan Labuan Bajo, ”

Kecuali pungli, Bonjer juga menyinggung persoalan hak dari buruh tenaga kerja bongkar muat, yakni hak atas jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan sosial bahkan diberikan perumahan di tanggung oleh keputusan.

Akan tetapi sampai kini, lanjut Bonjer, hak dari buruh bongkar muat ini tdk beroleh perhatian dari otoritas pelabuhan Labuan Bajo.

Meski memang, seperti sama SKB dua Dirjen dan satu deputi, Dirjer Perhubungan Laut, Dirjen Tenaga Kerja dan satu Deputi Area Ekonomi Koperasi memikul pemenuhan atas hak buruh, sekalian buruh mampu buat koperasi.

“Mengapa seluruhnya tdk dikerjakan Kepala Syahbandar Labuan Bajo. Kiraan saya, pungli di sana melibatkan banyak pihak dan mentalitas instansi tdk mau sulit dengan mekanisme birokrasi. Meski memang pemerintah udah siapkan perangkat on line utk cost pengurusan, akan tetapi pebisnis tdk mau sulit dengan itu. Jadi lebih banyak manual dan praktis jadi kelanjutannnya selesai pada pungli, ” jelas politisi Partai Demokrat itu

Terkait dengan itu, Kepala Area Humas Polda NTT, AKBP Jules Abraham Abast memaparkan, Polri laksanakan perbuatan seperti sama hukum yg berlaku.

” Persoalan pengancaman yg dilaporkan dokter Pina Pakpahan kini tengah dalam sistim penyelidikan dan penyidikan. Mudah-mudahan kurun saat dekat, selekasnya dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan, ” paparnya.

“Kalau terkait kiraan pungli yg udah jalan demikianlah lama, yang pasti diperlukan dikerjakan penyelidikan terlebih dahulu, dengan menyatukan bukti-bukti dan mencari alat bukti, serta isyarat bukti yg dapat mendukung dalam pembuktian kiraan perkara pungli itu. Kita tdk mau dimaksud melakukan tindakan kriminalisasi, ” tegasnya.

Terlebih dahulu dikabarkan, disebabkan mau membongkar pungutan liar di tempat kerjanya, Pina Yanti Pakpahan, dokter yg bertugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan area kerja Labuan Bajo, Manggarai Barat diancam oleh atasannya.
Tdk terima dengan ancaman itu, dokter Pina maka melaporkan Marsel Elias sebagai Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan Lokasi Kerja Labuan Bajo ke Kepolisian Resor setempat.

Pina Yanti Pakpahan pada Kompas. com, Senin (22/5/2017) memaparkan, moment itu berasal saat datang seorang agen kapal speedboat Rajo Go Ema Clearance ke kantor kesehatan pelabuhan.

Speed boat itu, lanjut Pina, beratnya lima GT. Sehabis ia membantu menerbitkan dokumennya, sang agen maka berikan duwit beberapa Rp 30. 000.

” Saya terkejut karna kapal di bawah 7 GT menurut Keputusan Pemerintah No 21 Th. 2013 pasal 5, tdk dimanfaatkan tarif dengan kata lain gratis. Saya maka kembalikan uangnya dan saya beritahu pada agen apabila mohon maaf seandainya utk kapal dengan GT di bawah 7 GT tdk dimanfaatkan tarif, ” kata Pina.

Bebas tarif juga berlaku utk service penerbitan sertifikat izin karantina, penerbitan sertifikat sanitasi kapal, penerbitan buku kesehatan kapal, penerbitan port health quarantine clearance dan penerbitan sertifikat pertolongan pertama pada kecelakaan.

About admin