Peraturan Larang Pakai Gas Elpiji 3 Kg Berlaku Untuk PNS

Peraturan Larang Pakai Gas Elpiji 3 Kg Berlaku Untuk PNS – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanah Rencong memanfaatkan gas elpiji 3 Kg. Larangan itu tertuang dalam surat edaran yang dikirim ke pimpinan pegawai se-Aceh.

Surat edaran bernomor 540/8345 diperuntukkan Nova pada bupati/wali kota se-Aceh, beberapa kepala Grup Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) serta kepala biro Setda Aceh. Teriakan itu tertulis mengenai ” pemakaian liquified Petroleum gas (LPG) tabung ukuran 3 Kg pas tujuan ” .

Pada point pertama surat itu diterangkan mengenai ketentuan menteri ESDM berkaitan pengggunaan, paket sampai harga elpiji. Sesaat pada point duanya, disebut sejumlah faksi yang dilarang pemakaian gas elpiji.

” Pegawai Negeri Sipil (PNS) /calon PNS Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dilarang memanfaatkan LPG 3 kilo-gram, ” bunyi salah satunya point dalam surat itu seperti dilansir, Rabu (26/6/2019) .

Surat edaran itu diteken Nova pada 13 Juni lalu serta baru tersebar luas dalam beberapa saat paling akhir. Surat itu pula ditembuskan untuk Ketua DPR Aceh serta Pimpinan Pertamina Aceh.

Tidak hanya itu, entrepreneur yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta (tak terhitung tanah serta rumah) , dan hasil penjualan lebih Rp 300 juta pertahun pula dilarang memanfaatkan elpiji 3 Kg. Ketentuan paling akhir berlaku untuk orang yang berpendapatan di atas Rp 1, 5 juta serta tak memiliki surat kurang dapat dari desa.

” Mau dengan soal di atas, kami berharap saudara supaya menganjurkan pada semua PNS/CPNS dibawah sinkronisasi semasing untuk berganti memanfaatkan tabung LPG tidak hanya 3 Kg, ” jelas Nova dalam surat edaran.

Kepala Biro Humas serta Protokol Setda Aceh Karunia Raden, mengemukakan, teriakan itu dibikin lantaran beberapa PNS dianggap dapat beli Elpiji tidak hanya 3 kilo-gram. Mereka telah memiliki penerimaan yang pantas tiap-tiap bulan.
Simak juga : Stock Elpiji di Lamongan Aman Sampai Lebaran

” PNS atau ASN-kan telah mempunyai pendapatan yang cukup. Jadi seharusnya kan tak memanfaatkan LPG yang bersubsidi, ” kata Karunia waktu diminta konfirmasi.

Menurut dia, ketentuan itu berlaku sejak mulai Plt Gubernur meneken surat edaran. Sesaat untuk pengawasan supaya PNS jalankan edaran itu, jelas Karunia diberikan ke semasing pimpinan pegawai.

” Kami sangka itu berubah menjadi perhatian buat atasan langsung semasing PNS itu. Saat ini semua kepala SKPA telah terima surat edaran itu, ” jelas Karunia.