Home / Berita Umum / NasDem: Kejagung Era Jokowi Telah Selamatkan Uang Negara Yang Sangat Banyak

NasDem: Kejagung Era Jokowi Telah Selamatkan Uang Negara Yang Sangat Banyak

NasDem: Kejagung Era Jokowi Telah Selamatkan Uang Negara Yang Sangat Banyak – Kejaksaan Agung Santer menjalankan Program Tangkap Buronan (Tabur) 31. 1. Kejaksaan Agung memandang perlu 31 Kejaksaan Tinggi di Indonesia buat tangkap satu buronan tiap-tiap bulannya. Ditambah, mulai sejak 2014 sampai Oktober 2018 Kejagung selamatkan keuangan negara sebesar Rp 2, 29 triliun serta USD 263 ribu dari penyidikan korupsi sepanjang kurun waktu empat tahun.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengaku Kejagung mencatatkan prestasi dalam soal kembalikan kekayaan negara lewat proses hukum korupsi yang dikerjakan. Ini khusus sebagai satu jawaban jika masalah korupsi menjadi pencurian uang negara.

” Juga penting buat memberikan, buat kejar uang negara yang udah dicuri dikembalikan ke negara. Tidak hanya mengolah pemeran hukumnya serta berikan hukuman terhadap pemeran tindak pidana korupsi, ” kata Taufik Basari kala dihubungi, Jumat (8/3) .

Calon legislatif NasDem Daerah penentuan (dapil) Lampung I, yang mencakup Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, serta Kota Metro itu mengimbuhkan, apabila dipandang dengan angka Kejagung mendapat 7, 5 dalam pengembalian uang negara.

” Uang yang dikembalikan ke negara lumayan besar periode ini di jaman Jokowi sukses kembalikan yang lumayan besar, ” tukasnya.

Pria yang akrab dipanggil Tobas itu ikut berikan catatan. Menurut dia, mafia hukum jadi pekerjaan rumah yang wajib diperbaiki. Oleh lantaran itu, buat seluruhnya aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan juga termasuk di peradilan di Mahkamah Agung buat kerjakan satu pelajari internal.

” Serta membuat program mau bikin ruangan gerak mafia hukum amat hanya terbatas serta dapat ditanggulangi bersama-sama. Mafia hukum inikan membuat proses hukum jadi ketidakpastian. Ini merupakan PR kita bersama-sama buat membereskan.

Dihubungi terpisah, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Jan Samuel Maringka menjelaskan program Tabur 31. 1 adalah usaha Kejaksaan buat tingkatkan optimalisasi penyelesaian masalah pidana lewat penangkapan buronan pemeran kejahatan. Baik tindak pidana umum atau tindak pidana spesial.

” Diputuskan tujuan buat 31 Kejaksaan Tinggi yang ada pada seluruhnya Indonesia ialah sekurang-kurangnya 1 (satu) pekerjaan pengamanan pada buronan kejahatan buat tiap-tiap triwulan adalah referensi raker tahun 2018 waktu lalu, ” tukasnya.

Mulai sejak bergulirnya Tabur 31. 1 udah mengamankan 208 buronan pemeran kejahatan dari bermacam lokasi Kejaksaan Tinggi di seluruhnya Indonesia. Di tahun 2019, s/d akhir bulan Februari udah sukses ditangkap 28 dua puluh delapan buronan pemeran kejahatan.

Lewat program Tabur 31. 1 dikehendaki bisa mengemukakan pesan kuat jika tidak ada tempat yang aman buat pemeran kejahatan.

Di peluang lainnya, Guru Besar Hukum Pidana Kampus Padjajaran, Romli Atmasasmita memandang usaha perlakuan tindak pidana korupsi yang dikerjakan oleh Kejaksaan dipandang cukuplah maksimal. Meskipun begitu, ke depan masih tetap dibutuhkan penguatan koordinir serta supervisi antar dua instansi, ialah Kejaksaan serta KPK.

Menurutnya, perlakuan masalah korupsi semestinya semakin banyak dikerjakan oleh KPK. Mengingat KPK miliki kewenangan yang gemilang.

” Malah yang wajib didorong itu KPK, sebab kewenangannya gemilang dari pada Kejaksaan yang masih tetap punyai banyak rintangan, ” tuturnya kala dihubungi.

Ia mengimbuhkan, kewenangan lebih yang dipunyai KPK semestinya berbanding lurus dengan masalah korupsi yang dikerjakan.

” Meskipun (Kejaksaan) punyai kewenangan SP3, tetapi tidak dapat menyadap asal-asalan, mesti izin pengadilan, menggeledah mesti izin. KPK kan bisa semuanya. Keunggulan KPK dari Kejaksaan itu harusnya memberikan ikut hasil yang lebih dari Kejaksaan, ” jelasnya.

Pada Oktober 2018, Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan jika pihaknya udah selamatkan keuangan negara sebesar Rp 2, 29 triliun serta USD 263 ribu dari penyidikan korupsi sepanjang kurun waktu empat tahun mulai sejak 2014, lewat asset recovery.

KPK sendiri udah memulihkan asset dari masalah korupsi serta TPPU sebesar Rp 1, 69 triliun, mulai sejak 2014 sampai awal 2019. Sepanjang tahun 2018, uang yang diserahkan ke kas negara dari perlakuan masalah sebesar Rp 500 miliar. Sesaat pada 2019, KPK udah mengkalkulasi sekitar Rp 110 miliar menjadi asset recovery.

” Kalaupun semisalnya Kejaksaan dapat Rp 2 triliun (dalam empat tahun) , KPK harusnya dapat 2x lipat, ” ujarnya.

About admin