Clausal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali Setelah Dihapus MK

Clausal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali Setelah Dihapus MK – RUU KUHP kembali hidupkan clausal penghinaan presiden yang udah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) . Tapi nyata-nyatanya MK tak bundar. 4 Hakim konstitusi menampik pembubaran clausal itu.

Keempatnya kalah suara dengan lima hakim konstitusi yang lain. Empat hakim konstitusi yang sepakat konsisten ada clausal penghinaan presiden merupakan I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, HAS Natabaya serta Achmad Roestandi.

” Negara hukum serta demokrasi menghargai, membuat perlindungan, serta jamin pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan buat mengemukakan arahan – di dalamnya termasuk juga kemerdekaan buat mengemukakan arahan pada Presiden, ” kata Palguna sebagiamana diambil dari ketetapan MK, Rabu (28/8/2019) .

Ketetapan MK itu atas permintaan yang di ajukan Eggy Sudjana. Masa itu, Eggy dililit perkara penghinaan presiden lantaran mengatakan Presiden SBY terima beberapa gratifikasi.

” Tapi, negara hukum serta demokrasi tak membuat perlindungan pemeran penghinaan, pada siapa lantas hal demikian diperuntukan. Pemeran penghinaan tidak bisa berlindung dibalik kemerdekaan mengemukakan arahan. Konstitusi menghargai, membuat perlindungan, serta jamin tiap-tiap orang yang punya tujuan mengemukakan idenya, tapi untuk tidak pemeran penghinaan, ” tegas Palguna yang diamini oleh Soedarsono.

Menurut Palguna serta Soedarsono, jika ada kemampuan atau peluang berlangsungnya pelanggaran pada hak-hak konstitusional, terutamanya yang ditata dalam Clausal 28 serta Clausal 28E Ayat (2) serta (3) UUD 1945. Tapi, andaikan lantas kondisi demikian berlangsung, hal demikian tidaklah adalah kesulitan konstitusionalitas etika akan tetapi kesulitan aplikasi etika.

” Satu etika yang konstitusional saat ditempatkan di praktik oleh aparat penegak hukum memang ada peluang melanggar hak-hak konstitusional seorang, di antaranya lantaran salah dalam menerjemahkannya. Tapi, kesalahan dalam penafsiran serta aplikasi etika sekali-kali tidak sama dengan inkonstitusionalitas etika, ” papar Palguna.

Buat menanggulangi kesulitan demikan tersebut Mahkamah Konstitusi di negara lain, di samping dikasih wewenang buat mengadili masalah pengujian undang-undang (judicial ulasan atau constitutional ulasan) , pula dikasih wewenang buat mengadili masalah perkara constitutional question serta contitutional complaint.

” Ke dua wewenang itu, constitutional question serta constitutional complaint, tak dipunyai oleh Mahkamah ini – sekurang-kurangnya s/d sekarang ini, ” cetus Palguna.